Di kesempatan ini Saya akan membahas tentang Perusahaan FREEPORT
hanya "2%" Saham perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Pusat
Diperkirakan Jika kita memiliki Perusahaan ini 1 orang yg tidak bekerja DAPAT MENDAPATKAN 2 JUTA per Orang sungguh FANTASTIK BUKAN?
Baikklah kita akan membahas tentang Awal Mula PT.FREEPORT
Amerika Serikat Menembus Irian Jaya
Mengingat kembali dizaman perjuangan, begitu hebatnya semangat para pejuang Indonesia merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Strategi tepat dan pasukan yang kuat (KRI) ditugaskan untuk merebut bagian dari tanah air Indonesia hingga langkah diplomasi yang menghasilkan keputusan bahwa Irian Barat milik kita. Namun, tahukah anda siapa pendukung dan penengah Indonesia saat diplomasi tersebut? Dialah Amerika Serikat dan menjadi negara adidaya di dunia sebagai latar belakang munculnya mereka sebagai penengah masalah persengketaan Irian Barat. Kita memang buta akan strategi luar negeri negara lain, namun langkah mereka membantu membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda dan bagi Amerika, ini adalah peluang memperluas jangkauan kekuasaan, terutama sumber daya alam. Serba salah jika kita melihat keadaan Indonesia saat itu, jika kita membiarkan Irian Barat menjadi milik Belanda, kita akan terus bungkuk kepada mereka karena memiliki wilayah awal untuk melakukan kolonialisasi perluasan wilayah. Jika Irian Barat milik kita, Amerika Serikat dengan leluasa berdiplomatik, terutama sumber daya alam di Irian, sebagai balas budi. Saat langkah perjuangan diplomatik Indonesia, perwakilan Amerika Serikat melakukan Ekspedisi Colijn (termasuk Jean-Jacques Dozy) mendaki gunung gletser Jayawijaya dan menemukan Ertsberg (daerah tambang PT Freeport) [1].
Wujud strategi Amerika Serikat adalah PT. Freeport Indonesia (tambang emas dan tembaga) dalam perluasan penyediaan sumber daya alam dan pendapatan bagi negara mereka. Indonesia saat itu masih dalam masa peralihan dan pembangunan sehingga belum memiliki kuantitas fasilitas dan sumber daya manusia yang cukup untuk mengeksplorasi, eksploitasi, hingga pengolahan. Dalam keadaan tersebut, Amerika Serikat berpeluang untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam di Irian dengan diplomasi (bad diplomatic) agar pemerintah Indonesia bersedia mengeluarkan izin penambangan mereka. Tahun 1966 pihak Freeport menandatangankan kontrak izin tambang di Ertsberg dengan pemerintah Indonesia (rezim Suharto) [2]. Jika dianalisa, langkah ini bertujuan agar eksplorasi dan eksplorasi sumber daya alam Indonesia meningkat dan berkembang serta meningkatkan taraf hidup rakyat Irian Jaya.
Tujuan Izin Tambang Dari Segi Masing-Masing Negara
Orang Amerika Serikat sangat mudah berdiplomasi dengan pemerintah Indonesia, andalannya adalah “balas budi” atas pengambil keputusan yang menguntungkan kita dalam diplomasi sengketa Irian Barat. Terbentuknya perusahaan dan perizinan yang sah ini juga hasil dari diplomasi mereka. Namun, Indonesia bukan tidak memiliki tujuan melainkan strategi jangka panjang.
Indonesia. Berawal dari rezim Soekarno (pro-Rusia), PT. Freeport ini susah mendapat izin tambang. Namun, rezim Soeharto (1966) membuka peluang izin tambang dan investasi. Kebijakan di rezim Soeharto lebih mencondong ke Program Pembangunan Negara, seperti Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan pemindahan lokasi kampus perguruan tinggi ke daerah terpencil. Pelita merupakan kebijakan strategis diberbagai bidang, sedangkan pembangunan daerah terpencil (distribusi secara merata) lebih banyak dengan cara membangun proyek seperti pemindahan kampus [3] dan pembangunan Tambang. Disini letak tujuan utama dan strategi yang belum dicerna pemerintah hingga sekarang. Fokus pembangunan di Irian Jaya melalui penambangan diharapkan menciptakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, namun ini tinggal didasari oleh kebijakan pemerintah Indonesia (baik lokal maupun pusat) agar lebih mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan disana.
Amerika. Sebagai negara adidaya di dunia, Amerika Serikat terus memasang strategi perluasan kekuasaan bersama sekutu, baik teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dengan mengandalkan teknologi dan sumber daya manusia, Amerika Serikat terus membangun pasukan dan strategi dengan fokus pemetaan sosial dan alam di berbagai negara di dunia. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak kandungan sumber daya alam melimpah. Oleh sebab itu, tambang di Irian Jaya menjadi salah satu strateginya dibidang alam dan menghasilkan keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika telah memetakan sumber daya alam terbesar di Indonesia (Ekspedisi Colijn), menyusun strategi, hingga berdiplomat dengan pemerintah dan pengerukan sumber daya alam terus berlangsung. PT. Freeport sebagai wujud strateginya telah menjadi salah satu produsen emas terbesar di dunia.
Bagaimana Tindakan Pemerintah Sekarang (Rezim SBY)
Bingung, sedih, galau, pusing, dan mual-mual adalah gejala awal ketika masalah PT. Freeport menjulang headline news di media. Kepemilikan saham yang tidak menguntung bagi Indonesia menjadi penyebab utama dari gonjang-ganjingnya. Berdasarkan sumber, kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia adalah 90,64% PT. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc dan 9,36 milik pemerintah Indonesia. Pemilik saham terbesar,PT Freeport Mcmoran Richard Adkerson di Honolulu, Hawaii, memiliki wewenang terbesar dalam mengambil manajemen perusahaan, termasuk pemasaran, sehingga menyebab kerugian bagi Indonesia.
Di era reformasi ini bukan lagi masa peralihan Indonesia, namun masa pengembangan dan memajukan negara menuju kemakmuran bangsa dan negara. Di era rezim Soeharto memang mengharuskan Indonesia mengambil langkah tender sebagai langkah awal pembangunan Indonesia, namun era sekarang adalah era kebangkitan untuk melepaskan ketergantungan dari negara lain, termasuk mengambil alih perusahaan dengan cara kepemilikan saham hingga lebih 50%. Langkah ini memerlukan pemuda Indonesia yang berjiwa entrepreneur dalam proses pengambil alihan saham perusahaan tersebut dan mengandalkan perusahaan BUMN seperti PT. Bukit Asam, Pertamina, dan sebagainya dalam pemenangan sistem tender.
Akibat rentetan strategi Amerika Serikat, terbentuk organisasi separatisme (OPM) sebagai dampak ketidaksejahteraan rakyat Irian Jaya. Keadaan ini menjadi celah dan bahan strategi Amerika dan sekutunya untuk mengeruk secara bebas sumber daya alam di Irian Jaya. Australia adalah salah satunya pendukung OPM dalam memisahkan diri dengan Indonesia.
RENCANA JOKOWI MENGAMBILALIH PT.FREEPORT
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Pemerintahan Joko Widodo mengambil sedikit demi sedikit saham PT Freeport Indonesia mulai Oktober 2015 diperkirakan tidak akan mudah. Sebagai salah satu perusahaan milik Amerika Serikat yang mengelola tambang terbesar di dunia, dipastikan pemerintah Negeri Paman Sam tidak akan tinggal diam.
"Berbicara Freeport pasti berbicara kepentingan Amerika Serikat, dan tantangannya bagi Presiden Jokowi adalah bagaimana memperkuat dan mempertegas pengambilalihan tersebut. Intervensi ke Istana Negara pasti akan ada," ujar Ahmad Redi, pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara, usai menjadi pembicara diskusi di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (26/5).
"Pemerintah bisa menugaskan BUMN tertentu atau membentuk konsorsium BUMN baru yang terdiri dari Antam, PT Bukit Asam, PT Nikel dan BUMN tambang lainnya," kata Redi.
Terkait permodalan yang dibutuhkan untuk mengelola tambang raksasa tersebut, Redi menilai konsorsium BUMN itu nantinya bisa mendapat penyertaan modal negara atau mencari pendanaan tersendiri dari pinjaman perbankan.
"Sebagai contoh Asahan, setelah pemerintah membeli sahamnya dari Jepang lalu dibentuk BUMN PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk mengelola dan itu terbukti bisa. Apalagi Freeport yang setelah kontraknya habis pada 2021 pasti harus mengembalikan asetnya ke negara. Tergantung kemauan politik dari pemerintah," katanya.
Opsi Cicil Saham
Kalaupun pemerintah ingin menambah porsi sahamnya di Freeport mulai Oktober 2015, Redi berpendapat hal itu bisa juga dilakukan. Tentunya dengan mendesak Freeport agar mengubah rezim kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
"Kalau Freeport masih mau memperpanjang kontraknya di Indonesia, tentu harus ikut ketentuan IUPK seperti wajib membangun smelter, harus mendivestasikan sahamnya ke pemerintah sesuai jadwal yang ditentukan Undang-Undang, mengutamakan pasokan dalam negeri atau DMO," kata Redi.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Praktikno memastikan pemerintah akan secara bertahap memperbesar porsi sahamnya di Freeport yang saat ini memiliki kontrak karya (KK) pertambangan emas dan tembaga di kawasan Papua.
Upaya pengambilalihan saham Freeport sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan pembelian saham FPI bisa dimulai pada Oktober 2015.
"Ini karena kontraknya (Freeport) baru habis tahun 2021. Maka Kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap kepemilikan Indonesia semakin besar. Di samping itu, manfaat fiskal dan ekonomi Indonesia dari Freeport juga akan semakin besar," tuturnya.
Praktikno menambahkan, pemerintah juga berencana mengubah format kontrak dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ini dilakukan agar negara memiliki posisi yang kuat tatkala melakukan negosiasi.
"Terobosan yang tengah dilakukan adalah melalui UU Minerba. Di mana pola hubungan antara negara dengan Freeport, yang semula setara dalam format kontrak karya, akan diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan yang menempatkan posisi negara kita lebih kuat," ujarnya. (gen/ded)
Ikuti diskusi dan kirim pendapat anda melalui form di bawah ini atau klik di sini
PenutupSekedar mengingatkan, Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, bukan negara lain. Untuk saat ini, Indonesia masih separuh milik orang lain karena terkolonialisme negara lain, terutama Amerika Serikat. Begitu juga dengan Irian Jaya, jangan biarkan mereka menderita, perjuangkanlah dengan segala kemampuan kita. Ormas OPM (organisasi separatisme) harus dihapuskan dengan langkah strategis pemerintah dan partisipasi kita. Irian Jaya adalah milik Indonesia !
